Tupoksi SKPD


  • Satpol PP merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
  • Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Satpol PP.
  • Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan dan pelaksanaan RenstraSatpol PP;
  2. penyusunan RKASatpol PP;
  3. pelaksanaan DPASatpol PP;
  4. perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  5. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  6. penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
  7. penyelenggaraan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
  8. penanganan gangguan keamanan Daerah;
  9. penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  10. pembinaan PPNS;
  11. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran;
  12. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota Satpol PP, masyarakat dan dunia usaha terhadap bahaya/gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban dan bahaya kebakaran;
  13. pelaksanaan pemadaman kebakaran;
  14. pelaksanaan pencarian dan penyelamatan serta evakuasi manusia, harta benda dan mahluk hidup lainnya dari kejadian kebakaran;
  15. pelayanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
  16. pelayanan investigasi kejadian kebakaran;
  17. pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;
  18. pelaksanaan kegiatan deteksi dini bahaya kebakaran;
  19. pelaksanaan pengordinasian dengan kepolisian, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya;
  20. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  21. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  22. pengelolaan prasarana dan sarana Satpol PP, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
  23. pengembangan kapasitaspetugaspemadam kebakaran, anggota Satpol PP;
  24. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  25. pengelolaan kepegawaian pada Satpol PP;
  26. pengelolaan keuangan Satpol PP;
  27. pengelolaan ketatausahaan Satpol PP;
  28. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggan Satpol PP;
  29. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
  30. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

Kepala Satpol PP mempunyai tugas :

  1. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP;
  2. mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan kelompok jabatan fungsional;
  3. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP;
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
  5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

SekretariatĀ Satpol PP mempunyai tugas :

  • Sekretariat merupakan unit kerja Satpol PP sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
  • Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  1. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Satpol PP sesuai lingkup tugasnya;
  2. pelaksanaan DPA Satpol PP;
  3. pengoordinasian penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Satpol PP;
  4. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran Satpol PP;
  5. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satpol PP;
  6. pengelolaan kepegawaian Satpol PP;
  7. pengelolaan keuangan Satpol PP;
  8. pengelolaan ketatausahaan Satpol PP;
  9. pengelolaan kerumahtanggaan Satpol PP;
  10. pengelolaan perlengkapan Satpol PP;
  11. pengelolaan dokumentasi dan arsip Satpol PP;
  12. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
  13. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Kasat Pol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  14. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaianSatpol PP.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
    1. menyusun bahan renstra, renja, RKA dan DPA Satpol PP sesuai lingkup tugasnya;
    2. melaksanakan DPA Satpol PP sesuai lingkup tugasnya;
    3. melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk Satpol PP;
    4. melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar Satpol PP;
    5. melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan dan kenyamanan kantor Satpol PP;
    6. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan Satpol PP;
    7. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Satpol PP;
    8. memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Satpol PP;
    9. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Satpol PP;
    10. memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Satpol PP;
    11. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Satpol PP;
    12. melaksanakan pengelolaan dokumen ASN baru Satpol PP;
    13. melaksanakan orientasi ASN baru Satpol PP;
    14. memproses pendayagunaan ASN Satpol PP;
    15. mengurus pengembangan karir ASN Satpol PP;
    16. mengurus kesejahteraan ASN Satpol PP;
    17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
    18. melaporkan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Umumdan Kepegawaian.
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuanganSatpol PP.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  1. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Satpol PP sesuai lingkup tugasnya;
  2. melaksanakan DPASatpol PP sesuai lingkup tugasnya;
  3. menghimpun bahan dan menyusunRenstra, Renja, RKA dan DPA Satpol PP;
  4. mengordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPASatpol PP;
  5. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA,tugas dan fungsi Satpol PP;
  6. menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ Satpol PP;
  7. menyusun anggaran kas Satpol PP;
  8. memproses pengajuan SPD dan SPM Satpol PP;
  9. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Satpol PP;
  10. mengordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Satpol PP;
  11. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Satpol PP;
  12. memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor Satpol PP;
  13. melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Satpol PP;
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya;
  15. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran

Kelompok Jabatan Fungsional

 

  • Satpol PP memiliki kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Satuan.
  • Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. mempunyai etos kerja yang baik;
  2. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
  3. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  4. dihormati dikalangan pejabat fungsional Satpol PP;
  5. memberikan sikap keteladanan; dan
  6. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Satpol PP.
  • Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.
  • Ketentuan lebihlanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Satpol PP diatur dengan Peraturan Bupati.