Adapun tugas Satpol PP adalah sebagai penegak Produk Hukum Daerah, memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pencegahan dan pemadaman kebakaran. Satpol PP dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan dan pelaksanaan Renstra Satpol PP;
2. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satpol PP;
3. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP;
4. perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
7. penyelenggaraan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
8. penanganan gangguan keamanan daerah;
9. penegakan Produk hukum daerah dan Peraturan Bupati;
10. pembinaan PPNS;
11. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran;
12. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota Satpol PP, masyarakat dan dunia usaha terhadap bahaya/gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban dan bahaya kebakaran;
13. pelaksanaan pemadaman kebakaran;
14. pelaksanaan pencarian dan penyelamatan serta evakuasi manusia, harta benda dan mahluk hidup lainnya dari kejadian kebakaran;
15. pelayanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
16. pelayanan investigasi kejadian kebakaran;
17. pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;
18. pelaksanaan kegiatan deteksi dini bahaya kebakaran;
19. pelaksanaan pengkoordinasian dengan kepolisian, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya dalam hal penegakan Produk hukum daerah, ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
20. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
21. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
22. pengelolaan prasarana dan sarana Satpol PP, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
23. pengembangan kapasitas petugas pemadam kebakaran, anggota Satpol PP;
24. pengelolaan kepegawaian pada Satpol PP;
25. pengelolaan keuangan Satpol PP;
26. pengelolaan ketatausahaan Satpol PP;
27. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Satpol PP;

     bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

     cc. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.